Pemerintah siapkan Wisata syariah

Diposkan oleh pelangi wisata on Kamis, 27 Desember 2012

Sindonews.com - Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif (Parekraf) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah menjajaki aturan untuk menyediakan wisata berstandar syariah di Tanah Air.

Ketua Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) Ma'ruf Amin menerangkan, wisatan berstandar syariah selain memperkaya jenis industri berbasis syariah, juga dimaksudkan agar masyarakat memiliki pilihan destinasi wisata berbasis syariah.

"Mereka (masyarakat) kan ingin mengunjungi daerah wisatata yang tempatnya halal, hotelnya halal. Jadi, semuanya serba syariah," terang Ma'ruf saat ditemu wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (18/12/2012).

Sementara, dia melanjutkan, terkait rencana tersebut DSN MUI mengaku tengah mengkaji aturan serta pokok-pokok kriteria agar destinasi wisata itu dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Nantinya, objek-objek wisata yang telah memenuhi standar syariah sesuai ketentuan tersebut akan diberikan sertifikat syariah, yang membuktikan bahwa tujuan wisata tersebut benar-benar syariah.

"Misalnya, hotel yang punya sertifikat syariah, tidak ada minuman keras, tidak ada atraksi yang tidak sesuai syariah. Nanti kita buat kriterianya, nanti tempatnya tinggal kita verifikasi," sambung Ma'ruf.

Selain destinasi wiasata, aturan ketentuan tersebut nantinya juga akan menyentuh ranah penunjang wisata, seperti akomodasi, penginapan, tranportasi dan sebagainya. "Pedoman wisata itu nanti terintegrasi," tegasnya.

Ma'ruf sendiri mengaku optimistis, wisata berstandar syariah ini akan mampu menarik minat masyarakat yang lebih luas, tidak hanya domestik tetapi juga luar negeri. Optimisme tersebut merujuk keberhasilan program wisata serupa yang berhasil diterapkan di sejumlah negara.

"Objek kita kan lebih menarik dari Thailand, Malaysia, Turki, tapi kan mereka lebih pintar mengemas," tandasnya.

Sebagai tindak lanjutnya, aturan wisata yang akan ditetapkan dalam bentuk fatwa tersebut akan dirujuk kepada Kementerian Parekraf sebagai acuan ditetapkannya aturan sektor periwisata syariah. "Di Kementerian Pariwisata sudah ada timnya," ujar dia.

{ 0 komentar... read them below or add one }

Poskan Komentar